Afdal Rahendra - Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berdaya saing. Pendidikan juga merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Namun, kenyataannya pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, baik dari segi kualitas, relevansi, akses, maupun kesetaraan.
Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan program kebijakan yang bernama Merdeka Belajar. Program ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim, sejak akhir tahun 2019. Program Merdeka Belajar bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kewenangan kepada siswa, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.
Program Merdeka Belajar terdiri dari enam episode yang telah diluncurkan secara bertahap sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Episode-episode tersebut adalah Empat Kebijakan Pokok Pendidikan, Kampus Merdeka, Perubahan Mekanisme Dana BOS, Program Organisasi Penggerak, Guru Penggerak, dan Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Setiap episode memiliki konsep dan implementasi yang berbeda-beda sesuai dengan sasaran dan ruang lingkupnya.
Program Merdeka Belajar diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dampak positif tersebut antara lain adalah meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa dan mahasiswa, meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum dan pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru dan dosen, meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan pendidikan.
Namun, program Merdeka Belajar juga tidak lepas dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat penerapan program ini. Dampak negatif tersebut antara lain adalah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penerapan program Merdeka Belajar, menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar, menimbulkan resistensi dan konflik dari sebagian pihak yang tidak sepakat dengan program Merdeka Belajar, serta menimbulkan tantangan dan hambatan dalam pengawasan dan evaluasi program Merdeka Belajar.
Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai program Merdeka Belajar dari berbagai aspek. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep, implementasi, serta dampak program Merdeka Belajar terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Kajian ini juga bermaksud untuk memberikan saran-saran untuk pengembangan program Merdeka Belajar agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan di Indonesia.
Konsep dan implementasi program Merdeka Belajar
Program Merdeka Belajar terdiri dari enam episode yang telah diluncurkan secara bertahap sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Episode-episode tersebut adalah:
Merdeka Belajar episode 1 Empat kebijakan pokok pendidikan.
Episode ini meliputi empat kebijakan pokok yang berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu penghapusan ujian nasional (UN), penghapusan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), perubahan format rapor siswa, dan perubahan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi guru, meningkatkan kreativitas siswa, memberikan umpan balik yang lebih komprehensif kepada siswa dan orang tua, serta memberikan kesempatan yang lebih adil kepada siswa untuk masuk ke sekolah favorit.
Merdeka Belajar episode 2 Kampus Merdeka.
Episode ini meliputi kebijakan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil 20 persen dari total kredit semester (SKS) di luar kampusnya. Kegiatan-kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa antara lain adalah magang, penelitian, pengabdian masyarakat, studi independen, pertukaran pelajar, atau kursus daring. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman mahasiswa yang relevan dengan dunia kerja atau kehidupan nyata.
Merdeka Belajar episode 3 Perubahan mekanisme dana BOS.
Episode ini meliputi perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat ke daerah. Perubahan ini meliputi peningkatan alokasi dana BOS per siswa, penyederhanaan proses pencairan dana BOS, penghapusan batasan penggunaan dana BOS untuk belanja modal, serta pemberian insentif bagi sekolah yang berprestasi atau berada di daerah tertinggal. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana BOS oleh sekolah.
Merdeka Belajar episode 4 Program Organisasi Penggerak.
Episode ini meliputi program yang memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Organisasi-organisasi tersebut dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dana hibah dari Kemendikbud untuk melaksanakan program-program inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk membangun jejaring kerjasama antara Kemendikbud dengan organisasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia.
Merdeka Belajar episode 5 Guru Penggerak.
Episode ini meliputi program yang memberikan penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi dan berinovasi dalam mengajar. Guru-guru tersebut dapat mengajukan portofolio kinerja mereka untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak dari Kemendikbud. Guru-guru penggerak juga akan mendapatkan insentif berupa tunjangan khusus dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan profesional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru di Indonesia.
Merdeka Belajar episode 6 Transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi.
Episode ini meliputi perubahan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Perubahan ini meliputi peningkatan anggaran untuk beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, peningkatan anggaran untuk riset dan inovasi, serta peningkatan anggaran untuk pengembangan kampus. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia.
Setiap episode dari program Merdeka Belajar memiliki konsep dan implementasi yang berbeda-beda sesuai dengan sasaran dan ruang lingkupnya. Namun, secara umum, program Merdeka Belajar memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Program Merdeka Belajar bersifat bottom-up, yaitu memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.
- Program Merdeka Belajar bersifat inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengakses dan menikmati pendidikan yang berkualitas.
- Program Merdeka Belajar bersifat kolaboratif, yaitu membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
- Program Merdeka Belajar bersifat adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan global.
Dampak program Merdeka Belajar terhadap kualitas pendidikan di Indonesia
Program Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi siswa, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif program Merdeka Belajar
Dampak positif program Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:
Meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa dan mahasiswa.
Program Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk menentukan sendiri apa yang ingin mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan dimana mereka belajar. Program ini juga memberikan kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi mereka melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan passion dan purpose mereka. Program ini juga memberikan kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dalam kehidupan nyata melalui magang, penelitian, pengabdian masyarakat, atau kursus daring. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa dan mahasiswa dalam belajar.
Meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum dan pembelajaran.
Program Merdeka Belajar memberikan kebebasan dan kewenangan kepada guru, dosen, sekolah, dan perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Program ini juga memberikan kebebasan dan kewenangan kepada guru dan dosen untuk menggunakan metode dan media pembelajaran yang variatif dan inovatif. Program ini juga memberikan kebebasan dan kewenangan kepada sekolah dan perguruan tinggi untuk menentukan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi mereka. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum dan pembelajaran di Indonesia.
Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru dan dosen.
Program Merdeka Belajar memberikan penghargaan kepada guru dan dosen yang berprestasi dan berinovasi dalam mengajar melalui program Guru Penggerak. Program ini juga memberikan insentif berupa tunjangan khusus dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan profesional kepada guru dan dosen penggerak. Program ini juga memberikan dukungan kepada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan melalui program Organisasi Penggerak. Program ini juga memberikan bantuan dana hibah kepada organisasi-organisasi tersebut untuk melaksanakan program-program inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru dan dosen di Indonesia.
Meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Program Merdeka Belajar memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengakses dan menikmati pendidikan yang berkualitas. Program ini juga memberikan bantuan finansial kepada siswa, mahasiswa, sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat yang membutuhkan melalui perubahan mekanisme dana BOS, peningkatan anggaran untuk beasiswa, peningkatan anggaran untuk riset dan inovasi, serta peningkatan anggaran untuk pengembangan kampus. Program ini juga memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, maupun konflik melalui pemberian insentif atau bantuan khusus. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan pendidikan.
Program Merdeka Belajar membangun jejaring kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Program ini juga membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kemendikbud dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Program ini juga membangun budaya saling menghargai dan menghormati antara siswa, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat dalam mengelola pendidikan. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.
Dampak negatif program Merdeka Belajar
Dampak negatif program Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:
Menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penerapan program Merdeka Belajar.
Program Merdeka Belajar memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penerapan program Merdeka Belajar. Pasalnya, tidak semua pihak memiliki kapasitas dan kesiapan yang sama untuk melaksanakan program Merdeka Belajar. Misalnya, tidak semua sekolah dan perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran yang memadai untuk menyusun kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan relevan. Tidak semua guru dan dosen memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi untuk mengajar dengan metode dan media yang variatif dan inovatif. Tidak semua siswa dan mahasiswa memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk belajar di luar kampus atau mengembangkan minat, bakat, dan potensi mereka. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penerapan program Merdeka Belajar di Indonesia.
Menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar.
Program Merdeka Belajar memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar. Pasalnya, tidak semua pihak memiliki panduan dan pedoman yang jelas dan lengkap tentang program Merdeka Belajar. Misalnya, tidak semua sekolah dan perguruan tinggi memiliki standar kompetensi lulusan yang jelas dan terukur. Tidak semua guru dan dosen memiliki kriteria penilaian yang objektif dan transparan. Tidak semua siswa dan mahasiswa memiliki mekanisme pengakuan atau pengesahan atas hasil belajar mereka di luar kampus. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar di Indonesia.
Menimbulkan resistensi dan konflik dari sebagian pihak yang tidak sepakat dengan program Merdeka Belajar.
Program Merdeka Belajar memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan resistensi dan konflik dari sebagian pihak yang tidak sepakat dengan program Merdeka Belajar. Pasalnya, tidak semua pihak memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap program Merdeka Belajar. Misalnya, sebagian pihak menganggap bahwa program Merdeka Belajar merupakan bentuk abai atau lepas tangan dari Kemendikbud terhadap tanggung jawabnya dalam mengatur dan mengawasi pendidikan di Indonesia. Sebagian pihak lain menganggap bahwa program Merdeka Belajar merupakan bentuk intervensi atau campur tangan dari Kemendikbud terhadap otonomi dan kemandirian sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi masyarakat dalam mengelola pendidikan di Indonesia. Sebagian pihak lagi menganggap bahwa program Merdeka Belajar merupakan bentuk liberalisasi atau komersialisasi pendidikan di Indonesia yang dapat merusak nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat menimbulkan resistensi dan konflik dari sebagian pihak yang tidak sepakat dengan program Merdeka Belajar di Indonesia.
Menimbulkan tantangan dan hambatan dalam pengawasan dan evaluasi program Merdeka Belajar.
Program Merdeka Belajar memberikan kebebasan dan kewenangan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan dan hambatan dalam pengawasan dan evaluasi program Merdeka Belajar. Pasalnya, tidak semua pihak memiliki sistem dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program Merdeka Belajar. Misalnya, tidak semua sekolah dan perguruan tinggi memiliki indikator dan instrumen yang valid dan reliabel untuk mengukur kinerja dan hasil belajar siswa dan mahasiswa. Tidak semua guru dan dosen memiliki laporan dan bukti yang akurat dan terperinci tentang proses dan hasil pembelajaran yang mereka lakukan. Tidak semua siswa dan mahasiswa memiliki portofolio atau sertifikat yang bermutu dan bersistem tentang hasil belajar mereka di luar kampus. Dengan demikian, program Merdeka Belajar dapat menimbulkan tantangan dan hambatan dalam pengawasan dan evaluasi program Merdeka Belajar di Indonesia.
Penutup
Simpulan dari hasil pembahasan
Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Merdeka Belajar merupakan salah satu program prioritas Kemendikbud yang bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kewenangan kepada siswa, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Program ini didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan inklusivitas.
Program Merdeka Belajar terdiri dari enam episode yang telah diluncurkan secara bertahap sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Setiap episode memiliki konsep dan implementasi yang berbeda-beda sesuai dengan sasaran dan ruang lingkupnya. Namun, secara umum, program Merdeka Belajar memiliki karakteristik sebagai berikut: bersifat bottom-up, inklusif, kolaboratif, dan adaptif.
Program Merdeka Belajar memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi siswa, mahasiswa, guru, dosen, sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
Dampak positif program Merdeka Belajar antara lain adalah meningkatkan kemandirian dan kreativitas siswa dan mahasiswa, meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum dan pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru dan dosen, meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat, serta meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemangku kepentingan pendidikan.
Dampak negatif program Merdeka Belajar antara lain adalah menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam penerapan program Merdeka Belajar, menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar, menimbulkan resistensi dan konflik dari sebagian pihak yang tidak sepakat dengan program Merdeka Belajar, serta menimbulkan tantangan dan hambatan dalam pengawasan dan evaluasi program Merdeka Belajar.
Saran untuk pengembangan program Merdeka Belajar
Berdasarkan simpulan dari hasil pembahasan di atas, berikut ini adalah beberapa saran untuk pengembangan program Merdeka Belajar agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan di Indonesia:
- Kemendikbud perlu menyediakan panduan dan pedoman yang jelas dan lengkap tentang program Merdeka Belajar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan. Panduan dan pedoman tersebut harus mencakup tujuan, sasaran, ruang lingkup, mekanisme, indikator, instrumen, laporan, bukti, pengakuan atau pengesahan hasil belajar di luar kampus.
- Kemendikbud perlu menyediakan bantuan teknis dan fasilitas yang memadai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk melaksanakan program Merdeka Belajar. Bantuan teknis dan fasilitas tersebut harus mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, pelatihan profesional.
- Kemendikbud perlu melakukan sosialisasi dan advokasi yang intensif kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan tentang program Merdeka Belajar. Sosialisasi dan advokasi tersebut harus mencakup visi, misi, tujuan, manfaat, serta dampak positif dan negatif dari program Merdeka Belajar. Sosialisasi dan advokasi tersebut juga harus mencakup cara-cara untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan program Merdeka Belajar. Sosialisasi dan advokasi tersebut harus dilakukan melalui berbagai media dan kanal komunikasi, baik online maupun offline, formal maupun informal, massal maupun personal.
- Kemendikbud perlu melakukan koordinasi dan konsultasi yang rutin dan terbuka dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan tentang program Merdeka Belajar. Koordinasi dan konsultasi tersebut harus mencakup masukan, saran, kritik, keluhan, maupun aspirasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan tentang program Merdeka Belajar. Koordinasi dan konsultasi tersebut juga harus mencakup evaluasi, monitoring, feedback, maupun tindak lanjut dari pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan tentang program Merdeka Belajar. Koordinasi dan konsultasi tersebut harus dilakukan melalui berbagai mekanisme dan forum, baik formal maupun informal, resmi maupun tidak resmi, sentral maupun desentral.
- Kemendikbud perlu melakukan inovasi dan improvisasi yang berkelanjutan dan responsif terhadap program Merdeka Belajar. Inovasi dan improvisasi tersebut harus mencakup penyempurnaan, penyesuaian, perubahan, maupun penambahan dari program Merdeka Belajar sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan global. Inovasi dan improvisasi tersebut juga harus mencakup pengembangan, penyebaran, pemanfaatan, maupun penghargaan dari program-program inovatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar. Inovasi dan improvisasi tersebut harus dilakukan melalui berbagai strategi dan metode, baik top-down maupun bottom-up, internal maupun eksternal, individual maupun kolektif.
Demikianlah beberapa saran untuk pengembangan program Merdeka Belajar agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pendidikan di Indonesia. Semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai selesai. 😊